Tata Kelola Perusahaan (Direksi)

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

  1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan ini dalam mencapai maksud dan tujuannya.
  2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan rnengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Direksi rnewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain denan Perseroan serca menjalankan segala tindakan, baik yang yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
    1. Mengalihkan hak atas barang-barang lidak bergerak milik Perseroan sampai dengan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain.
    2. Mendapatkan pinjaman berupa uang dan fasilitas perbankan atas nama Perseroan dari lembaga keuangail atau pihak manapun selain pinjaman yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha Perseroan.
    3. Meminjamkan uang Perseroan selain dari pinjaman kepada karyawan dan pinjaman yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha Perseroan.
    4. Mengikat Perseroan sebagai penjaînin dałam bentuk dan cara apapun; menjadi jaminan kekayaan Perseroan sampai dengan 50% (lima puluh prosen) jurnlah kekayaan bersih Perseroan dałam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dałam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan satu sama lain atan tidak berkaitan satu sama lain.
    5. Mendirikan atau turut mendirikan, ikut serta pada Perseroan atau badan-badan baik di dalam maupun luar negeri.
    6. Rencana kerja Direksi dan penetapan harga jual produk, disyaratkan persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang bersangkutan ditandatangani oleh minimal 2 (dua) anggota Direksi dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
  4. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Sabarn, sesuai dengan peraturuan perundang-undangan bidang pasar modal untuk rnengalihkan kekayaan Perseroan atau rnenjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan iebih dan 50% (lirnapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dałam satu transaksi atau lebih yang terjadi dalarn jangka waktu satu tahun buku yang berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dałam ayat ini tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan aîau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dałam rangka pelaksarłaan kegiatan usaha Perseroan.
  6. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umurn Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk rnengajukan kepailitan Perseroan.
  7. Direksi wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur perbuatan hukum yang harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saharn, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dałam peraturan perundang-undangan undangan di bidang pasar modal dan aggaran dasar ini, dengan memperhatikan ketentuan pasal 154 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
    1. Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    2. Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang anggota Dewan Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili Perseroan.
  8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas narna Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan Surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
  9. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saharn dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  10. Dalam hal Perseroan ini mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi maka Perseroan ini akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
  11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite pada setiap akhir tahun buku.
  12. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun, anggota Direksi dimintakan pertanggungan jawab atas kerugian Perseroan membuktikan :
    1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelaiaiannya; melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian ontuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
    2. Tidak mempunyai benturan kepentmgan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
    3. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Rapat Direksi

  1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang (satu) kaki dalam sebulan dan dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.
  2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.
  3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis,dikirirnkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, teleks, faksimil, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam iangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan yang ditetapkan oleb Direktur Utama atau 2 (dua) anggota Direksi.
  4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal waktu dan tempat Rapat.
  5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana Saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja di wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. Kehadiran Direksi waiib diungkapkan dalam laporan tahunan.
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasárkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawacah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
  10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut dianggap ditolak.
    1. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
    2. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan şuara mengenaİ hal-hal yang berhubungan dengan atau kontrak tersebut, kecualİ jika Rapat Direksi menentukan lain.
    3. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat tertutup sedangkan pemungutan şuara mengenaİ hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain.
  11. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabİla berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan- tanda tangan tersebul tidak disyaratkan.
  12. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuaİ dengan ketentuan pada ayal 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil Rapat Direksi yang bersangkutan, baİk untuk para anggola Direksi maupun ımtuk pihak ketiga.
  13. Direksi dapat juga mengambil keputusan-kcputusan yang sah dan mengİkat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul uang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambi. Dengan sah dalam Rapal Direksi.
  14. Direksi wajİb mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Kornisaris şecara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  15. Berita acara rapat Direksi dan Dewan Komisaris harus ditandatangani dan Dewan Komisaris yang hadir yang bersangkutan dan disampaİkan dan anggota Dewan Komisaris. Berita oleh seluruh anggota Direksi dan/atau diwakili dalam Rapat kepada seluruh anggota Direksi.