Tata Kelola Perusahaan (Komisaris)

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, di bawah ini adalah Pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris.

Fungsi Nominasi
  1. memberikan rekomendasi mengenai:
    1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
    2. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
  2. Melakukan penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
    1. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
    2. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Fungsi Remunerasi
  1. Memberikan rekomendasi mengenai struktur Remunerasi, kebijakan atas Remunerasi dan besaran atas Remunerasi
  2. Melakukan penilaian terhadap kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tata Cara dan Prosedur Kerja
  1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, prosedur sebagai berikut wajib dilakukan:
    1. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan.
    2. Menelaah dan menetapkan sebagai berikut:
      1. struktur, jumlah dan komposisi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
      2. kebijakan dan kriteria calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
      3. kebijakan penilaian kinerja terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
      4. program pengembangan kemampuan dan kompetensi anngota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
  2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, prosedur sebagai berikut wajib dilakukan:
    1. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap atau variabel
    2. Kebijakan Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
    3. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
    4. Dalam penentuan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, wajib memperhatikan:
      1. Remunerasi yang berlaku pada industri dengan kegiatan usaha dan/atau skala usaha sejenis dengan perusahaan
      2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian target dan kinerja perusahaan
      3. Target dan kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
      4. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap atau variabel
    5. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi wajib dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Penyelenggaraan Rapat
Rapat terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diadakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Rapat terkait Nominasi dan Remunerasi diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
  2. Keputusan rapat terkait Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
  3. Setiap rapat terkait Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir

Sistem Pelaporan Kegiatan
  1. Laporan terkait Nominasi dan Remunerasi wajib didokumentasikan dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  2. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.

Ketentuan Sanksi
Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Kode Etik Perseroan, Perseroan melalui Keputusan Rapat Gabungan Direksi dan/atau Dewan Komisaris berhak memberikan sanksi baik non-finansial ataupun finansial.

Perubahan
Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan ditelaah secara berkala sesuai dinamika, kepentingan, dan perkembangan usaha Perseroan.

Penutup
Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Juni 2019.