Good Corporate Governance (Audit Committee)

I. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

  • 1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karena itu, bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
  • 2. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua dan anggota lainnya merupakan pihak luar Perseroan yang independen, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;

II. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

  • 1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
  • 2. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
  • 3. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
  • 4. Salah satu anggota wajib berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
  • 5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  • 6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalm waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
  • 7. Tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
  • 8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
  • 9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
  • 10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.


III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

  • 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas;
  • 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
  • 3. Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
  • 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan tarif jasa;
  • 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  • 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
  • 7. Melalukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
  • 8. Melakukan penelaahan dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
  • 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data serta informasi Perseroan.


IV. WEWENANG DAN TATA CARA / PROSEDUR KERJA

  • 1. Mengakses seluruh dokumen, data serta informasi Perseroan;
  • 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
  • 3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya, bila diperlukan;
  • 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai kebutuhan.
  • 5. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dibantu oleh staf kesekretariatan dalam hal mengatur jadwal, mempersiapkan segala sesuatu yang perlukan untuk pengadaan rapat dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu.


V. PENYELENGGARAAN RAPAT

Komite Audit wajib mengadakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

  • 1. Rapat Komite Audit diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  • 2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
  • 3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
  • 4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.


VI. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

  • 1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
  • 2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.


VII. PENANGANAN PENGADUAN / PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

Dalam hal adanya pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, Komite Audit akan menjalankan prosedur sebagai berikut:

  • 1. Komite Audit segera berkoordinasi dengan Unit Audit Internal untuk melakukan pemeriksaan atas berkas-berkas laporan keuangan.
  • 2. Bila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit akan melibatkan pihak independen untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat insidentil maupun menyeluruh terhadap laporan keuangan.


VIII. MASA TUGAS

Masa tugas Komite Audit sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya..